TERPECAH DI TANAH SUCI: SYARIKAH DAN DINAMIKA BARU HAJI 2025

  • Assalaam
  • H. Muttaqien
  • 8
...

Bandung - Penyelenggaraan ibadah haji 2025 menandai era baru dalam tata kelola haji internasional, khususnya bagi jamaah asal Indonesia. Untuk pertama kalinya, sistem syarikah atau kemitraan layanan haji berbasis perusahaan swasta resmi diberlakukan secara menyeluruh oleh Pemerintah Arab Saudi. Namun, implementasi sistem ini turut membawa perubahan mendasar dalam pola pelayanan jamaah. Salah satu dampak paling nyata adalah terpecahnya jamaah dalam satu kloter ke berbagai maktab dan hotel yang berbeda. Fenomena ini menjadi dinamika baru yang menimbulkan tantangan besar, baik bagi jamaah maupun petugas.

Satu Kloter, Banyak Hotel

Selama puluhan tahun, sistem kloter menjadi fondasi utama penyelenggaraan haji Indonesia. Jamaah dari daerah yang sama berangkat, tinggal, dan beribadah bersama. Kloter juga menjadi unit dasar dalam pelayanan kesehatan, bimbingan ibadah, hingga manajemen logistik.

Namun kini, situasi berubah. Karena dikelola oleh berbagai syarikah, satu kloter bisa terbagi ke beberapa hotel dan maktab yang berbeda—bergantung pada penempatan oleh perusahaan yang mendapatkan kontrak pelayanan.

“Kami satu kloter dari embarkasi JKS-Bekasi, tapi tiba di Mekkah ternyata dibagi ke tiga hotel berbeda,” ujar KH. Jamaludin Muhammad, jamaah asal Kota Bandung. “Bahkan bawa jamaah perempuan satu sekamar dengan orang yang tidak ia kenal, dari daerah lain.”

Koordinasi Petugas Jadi Tantangan Baru

Bagi petugas haji Indonesia, sistem ini membawa beban kerja tambahan. Koordinasi yang sebelumnya terpusat kini harus dilakukan di beberapa titik. Petugas kloter harus bergerak dari satu hotel ke hotel lain untuk memastikan seluruh jamaah terpantau dan terlayani.

“Biasanya kami tinggal di hotel yang sama, sekarang harus keliling karena jamaah tersebar. Ini jelas menguras waktu dan tenaga,” ujar seorang petugas kloter di Mekkah yang enggan disebut namanya.

Kondisi ini diperparah oleh perbedaan standar pelayanan antar syarikah—termasuk dalam hal konsumsi, transportasi, dan manasik—yang menimbulkan kesenjangan layanan antarjamaah, meskipun berada dalam satu kloter yang sama.

Respons Pemerintah: Kami Terus Evaluasi

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, menyatakan telah mengantisipasi dampak sistem syarikah sejak awal. Namun, keterbatasan kontrol atas kebijakan Arab Saudi membuat beberapa hal tidak dapat dihindari.

Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Prof. Hilman Latief, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi dan komunikasi dengan otoritas Saudi untuk memperbaiki penempatan jamaah di masa mendatang.

“Kami memahami keresahan jamaah. Sistem ini memang baru dan butuh adaptasi. Kami akan perjuangkan agar ke depan satu kloter bisa tetap berada di bawah satu syarikah,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Jamaah Diminta Siap Lebih Mandiri

Mengingat situasi yang belum ideal, pemerintah mengimbau jamaah untuk lebih siap secara mandiri. Pelaksanaan manasik haji di tanah air menjadi sangat penting sebagai bekal menghadapi kondisi lapangan yang lebih kompleks.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan skema tambahan seperti penempatan petugas non-kloter di tiap syarikah, layanan hotline antarhotel, serta optimalisasi aplikasi haji digital untuk menjembatani komunikasi jamaah yang terpisah.

Dinamika Baru, Nilai Lama Tetap Dijaga

Meski secara fisik jamaah kini tersebar, nilai-nilai kekompakan dan gotong royong yang menjadi ciri khas jamaah Indonesia diupayakan tetap terjaga. Banyak kelompok kecil jamaah yang membentuk komunitas spontan di hotel masing-masing untuk tetap saling membantu.

“Haji tetaplah ibadah yang sangat pribadi. Tapi semangat kolektif dan tolong-menolong tetap kami jaga, meski dalam skema baru,” ujar KH. J M, ketua regu jamaah dari Bandung.

Penerapan syarikah dalam Haji 2025 membawa harapan sekaligus tantangan. Di satu sisi, sistem ini berpotensi meningkatkan efisiensi dan profesionalisme. Namun di sisi lain, perubahan besar ini mengguncang sistem yang selama ini sudah tertata dan akrab bagi jamaah Indonesia.

Ke depan, dibutuhkan sinergi antara Pemerintah Indonesia dan otoritas Saudi untuk mengupayakan skema yang tidak hanya modern, tetapi juga mengedepankan kenyamanan, keseragaman layanan, dan nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan utama haji Indonesia. 28/5/2025[h.mtq]


Lainnya

Cookie Consent


Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda di situs ini. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui penggunaan cookie kami.

Terima & Lanjutkan

Perlu informasi lebih lanjut? Kebijakan Privasi – atau – Kebijakan Cookie dan GDPR