Sudah Bimbingan Manasik, Paspor Sudah Jadi, MCU Sudah Dilakukan—Namun Nasib Keberangkatan 2026 Masih Tanda Tanya

Aturan penyamarataan kuota provinsi pada dasarnya memiliki niat baik: meningkatkan keadilan distribusi kuota antar wilayah. Namun implementasi mendadak tanpa sosialisasi lebih dulu menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan. Banyak calon jamaah telah mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga untuk menyelesaikan seluruh tahapan administrasi, tetapi kini harus menerima kenyataan bahwa kepastian keberangkatan mereka kembali kabur. Dalam pandangan publik, khususnya para calon jamaah lanjut usia, perubahan kebijakan ini terasa seolah mengabaikan kesiapan dan pengorbanan mereka.

Kementerian Haji dan Umrah diharapkan dapat mengedepankan prinsip transparency and gradual implementation—transparansi serta penerapan bertahap—setiap kali mengeluarkan kebijakan besar yang berdampak langsung kepada jutaan calon jamaah. Aturan baru semestinya disosialisasikan minimal satu tahun sebelumnya, agar masyarakat dapat memahami, menyesuaikan diri, dan mempersiapkan langkah selanjutnya tanpa diliputi keraguan. Dengan begitu, kebijakan akan terasa lebih adil dan tidak menciptakan kepanikan administratif maupun emosional di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, para calon jamaah hanya berharap agar pelayanan haji dari tahun ke tahun semakin membaik dan berorientasi pada kepentingan umat. Kementerian memiliki peran besar dalam menjaga kepercayaan publik, dan kritik ini hadir bukan untuk menolak perubahan, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus berpihak pada kemaslahatan. Semoga ke depan, aturan kuota dapat diselaraskan kembali dengan kebutuhan riil lapangan, serta calon jamaah 2026 mendapatkan kepastian keberangkatan yang mereka impikan dan mereka perjuangkan selama ini.